Ketua Umum PC IMM Sinjai, Ardianti. SINJAI, PDMSINJAI.OR.ID – Isu pembukaan tambang kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat Sinja...
Ketua Umum PC IMM Sinjai, Ardianti.
SINJAI, PDMSINJAI.OR.ID – Isu pembukaan tambang kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat Sinjai. Kebijakan yang dibalut dengan narasi "demi kepentingan masyarakat" ini dinilai sebagai bentuk pembenaran yang menyesatkan. Kekhawatiran semakin memuncak, terutama jika eksploitasi benar-benar direalisasikan di wilayah Sinjai Barat, Sinjai Borong, dan sekitarnya, daerah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sinjai. Mereka menyuarakan kekecewaan atas sikap Pemerintah Daerah yang dianggap tidak transparan dalam menangani persoalan ini.
Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Sinjai, Ardianti, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang dinilai lepas tangan dan berdalih bahwa proses perizinan menjadi kewenangan lembaga lain. Menurutnya, sebagai pihak yang diberi mandat oleh rakyat, pemerintah semestinya hadir melindungi daerah dan masyarakat, bukan bersikap pasif.
“Pemerintah harus bersikap tegas dan berpihak pada rakyat. Masyarakat tidak butuh janji, melainkan keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan nyata terhadap hak-hak mereka serta kelestarian lingkungan,” tegas Ardianti, Selasa 17 Juni 2025.
Ia juga menyoroti bahwa narasi tambang sebagai solusi penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi lokal justru bisa menjadi bumerang. Banyak kasus di daerah lain menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari tambang hanya bersifat sementara. Sebaliknya, dampak jangka panjang yang ditimbulkan sangat merugikan, kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, pencemaran air, hingga ancaman terhadap kesehatan warga.
“Yang terjadi justru memarjinalkan masyarakat lokal. Mereka kehilangan ruang hidup dan hanya menjadi penonton dari eksploitasi yang menguntungkan segelintir elit dan korporasi besar,” lanjutnya.
Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta minimnya transparansi dalam proses perizinan. Klaim bahwa tambang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan disebutnya sebagai ilusi yang dibangun untuk menutupi kenyataan di lapangan.
“Jika aktivitas tambang ini terus dilanjutkan tanpa kontrol ketat, masyarakat Sinjai hanya akan mewarisi kerusakan dan kesengsaraan, bukan kesejahteraan seperti yang dijanjikan. IMM menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar penolakan terhadap tambang, tetapi juga bentuk pembelaan terhadap hak masyarakat lokal atas ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Ardianti.
IMM Sinjai bersama pegiat lingkungan menyerukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk bersatu menjaga Bumi Panrita Kitta dari kerakusan yang terselubung dalam kedok pembangunan.
Editor: Humas PDM Sinjai.
Tidak ada komentar